News

DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP Gedung DPR-MPR RI

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Komisi II belum memutuskan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus KTP elektronik yang tercecer. Ia menilai masih ada beberapa cara untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Itu sah saja tetapi lagi-lagi di Komisi II belum memutuskan apa yang akan dilalukan termasuk membentuk sebuah Pansus itu dalam proses politik bisa saja dilakukan cuma masalahnya yang ingin kita usut dan urai ini adalah problem masalah e-KTP kalau itu sudah selesai ditingkat Raker, RDP, ngapain harus Panja kalau sudah ditingkat Panja ngapain bentuk Pansus kan gitu," kata Baidowi saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Baidowi mengatakan kasus KTP elektronik dapat diselesaikan ditingkat rapat kerja (Raker) sehingga tidak diperlukan pembentukan pansus. Ia mengatakan yang paling penting kasus KTP elektronik bisa cepat selesai.

"Ya lihat nanti masalahnya, kalau sekiranya selesai dan clear di tingkat raker ya ndak perlu lagi. Kan tujuannya sama yakni agar kasus e-KTP ini terang benderang dan ada penyelesaian konkret tidak terulang," ujarnya.

Selanjutnya, Baidowi menegaskan kasus KTP elektronik yang sering tercecer itu merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, menurutnya perlu evaluasi lebih lanjut dalam pengadaan KTP tersebut ke tingkat Pemerintah Daerah (Pemda).

"Beda dengan Kepolisian, Kejaksaan, BPN, Kemenag, KPU, Bawaslu yang struktural. Bisa saja Kemendagri sudah perintah ke kepala daerah tapi operasional di lapangan tak sesuai," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut kasus KTP elektronik yang tercecer di beberapa tempat. Ia mengatakan kehadiran Pansus dinilai penting guna mengingatkan masyarakat atau aparatur negara agar lebih berhati-hati dengan KTP elektronik.

"Pansus itu juga penting sehingga masyarakat dan juga petugas-petugas aparat negara lebih hati-hati. Kalau mau ya silakan, namun apakah peristiwa itu berat sekali karena juga ada yang saya lihat di televisi bahwa dia tidak tahu KTP-nya ada di situ," kata JK beberapa waktu yang lalu.

Polemik pembangunan tol, Fahri Hamzah: itu tol punya swasta
IHSG diprediksi menguat, perhatikan rekomendasi saham ini
Cinta dan kemandirian
Segmen debat capres yang bakal paling menarik
Jokowi-Ma'ruf tak akan tanya kasus personal Prabowo saat debat
DPR desak pemerintah jaga keamanan Laut Cina Selatan
Ini elektabilitas kedua capres menurut Charta Politika
TKN: Jokowi-Ma'ruf ikuti latihan debat
Jokowi pilih kostum khusus saat debat dengan Prabowo
Demokrat nilai pembentukan TGPF Novel sarat kepentingan politik Jokowi
Fahri Hamzah: Debat pilpres jangan seperti lomba cerdas cermat
Jelang debat, Zulkifli Hasan sarankan Prabowo-Sandi santai-santai
Rizal Ramli tak percaya lembaga survei
Ignasius Jonan mangkir, DPR kecewa
Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua
Fetching news ...