News

DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Wenny Warouw

Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Wenny Warouw menyatakan bahwa sudah seharusnya fokus perhatian tentang pelayanan masyarakat diarahkan kepada penduduk yang tinggal didaerah kepulauan. Sebab, kehidupan masyarakat yang menetap di daerah kepulauan masih sangat tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur.

Hal ini diutarakan Wenny Warouw saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Daerah Kepulauan ke Provinsi Sulawesi Utara.

“Kami sudah mendengar bagaimana kesulitan dan persoalan yang ada di daerah kepulauan. Oleh karenanya semua persoalan itu harus segera kita atasi dengan menyelesaikan RUU tentang Daerah Kepulauan,” ucap Wenny usai menggelar pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Sulut, DPRD Kabupaten/Kota, serta para Akademisi, di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Selasa (11/12/2018).

Dikatakannya, dengan adanya Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan itu maka nantinya setiap daerah kepulauan yang dimaksud akan memiliki anggaran sendiri. Wenny memaparkan bahwa  pada waktu lima tahun yang lalu, RUU tersebut sudah pernah disampaikan kepada pemerintah, akan tetapi lepas kembali.

“Karena ternyata pada saat itu membicarakan masalah persentase pendapatan. Oleh karenanya saya meminta agar tinggalkan saja masalah angka persentase pendapatan tersebut. Sebab masalah yang bersifat teknis nantinya akan diatur melalui peraturan pemerintah,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Wenny yakin, dalam kurun waktu tiga bulan, Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan sudah bisa diselesaikan.

"Rincian mengenai (masalah) di daerah kepulauan akan bisa  diatasi kalau sudah mendapatkan dana khusus untuk daerah kepulauan. Hal itulah yang kita harapkan, supaya masalah pendidikan ataupun masalah kesehatan di daerah-daerah kepulauan dapat  diselesaikan dengan baik," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Berbagai ketentuan konstitusional yang ada menunjukkan bahwa daerah kepulauan perlu diatur secara tersendiri karena kekhususannya.

"Daerah kepulauan memiliki perbedaan yang spesifik dengan daerah-daerah lainnya, sehingga model pembangunannya juga harus berbeda dengan model yang umum. Selain itu, manajemen administrasi pemerintahannya pun haruslah berbasis kepulauan," pungkasnya. 

Polemik pembangunan tol, Fahri Hamzah: itu tol punya swasta
IHSG diprediksi menguat, perhatikan rekomendasi saham ini
Cinta dan kemandirian
Segmen debat capres yang bakal paling menarik
Jokowi-Ma'ruf tak akan tanya kasus personal Prabowo saat debat
DPR desak pemerintah jaga keamanan Laut Cina Selatan
Ini elektabilitas kedua capres menurut Charta Politika
TKN: Jokowi-Ma'ruf ikuti latihan debat
Jokowi pilih kostum khusus saat debat dengan Prabowo
Demokrat nilai pembentukan TGPF Novel sarat kepentingan politik Jokowi
Fahri Hamzah: Debat pilpres jangan seperti lomba cerdas cermat
Jelang debat, Zulkifli Hasan sarankan Prabowo-Sandi santai-santai
Rizal Ramli tak percaya lembaga survei
Ignasius Jonan mangkir, DPR kecewa
Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua
Fetching news ...