Rizal Ramli tuding pemerintah terdahulu ogah-ogahan urus BPJS

REPORTED BY: Insan Praditya

Rizal Ramli tuding pemerintah terdahulu ogah-ogahan urus BPJS Mantan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekuin), Rizal Ramli

Mantan Menteri Ekonomi Industri (Ekuin), Rizal Ramli mengatakan pemerintahan terdahulu sebelum Jokowi-JK terkesan 'ogah-ogahan' dalam melaksanakan program. Terkait nama, Rizal Ramli enggan menyebut siapa yang ia maksud.

Hal tersebut dilihatnya dari pengunduran Undang-Undang BPJS yang diajukan tahun 2009 tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2014 silam.

"Seperti dikatakan tadi pemerintah yang dulu memang ogah-ogahan untuk melaksanakan BPJS, harus nya undang undang nya tahun 2009 sudah harus dilaksanakan, tetapi diundur terus," ujarnya di kantor Rizal Ramli, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

"Undang undangnya lolos tahun 2011 tetapi pelaksanaan nya baru tahun 2014," lanjutnya.

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut baru bisa disahkan setelah melalui proses konsolidasi yang sangat alot dengan pemerintah era SBY yang hanya memberikan modal awal sebesar Rp5 triliun.

"Itupun baru berhasil jadi undang-undang setelah mobilisasi  dan tekanan dari serikat kerja, kalangan intelektual dan anggota DPR yang progresif," jelasnya.

"Itu pun digerogoti, satu modal awal masa dikasih 5 triliun?," Tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan hal yang menyebabkan program BPJS gagal adalah sistem iurannya yang rendah. Rizal menjelaskan, sistem iuran tersebut adalah satu persen sumbangan dari pekerja dan 4 persen sumbangan dari perusahaan swasta. Dengan pembagian seperti itu, mengakibatkan programnya mandek secara finansial.

"Sistem iurannya dibikin sangat rendah sekali, pekerja nya satu persen, perusahaan dan kontribusi nya 4 persen," katanya.

"Iurannya rendah, modal awalnya kecil, yang akhirnya gagal secara finansial," lanjutnya.

Kendati demikian, dia berharap kepada pemerintah era Jokowi untuk menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun sebagai penyertaan modal lewat APBN.

"Ini yang harus kita benahi, yaitu satu kita minta pemerintah untuk menyuntikan modal sebesar 20 triliun sebagai revolving fund," katanya.

Selain itu, Iuran BPJS juga harus dinaikan sebesar satu persen bagi pekerja yang memiliki penghasilan UMR dan dua persen bagi pekerja yang memiliki penghasilan diatasi RP 5 Juta perbulan. Tidak hanya itu, sumbangan dari perusahaan swasta pun juga dinaikan sebesar 6 persen.

"Yang kedua adalah, iurannya BPJS pekerja dinaikan,jadi 2 persen, tetapi dibawah UMR nol, yang disekitar UMR satu persen, yang lebih dari 5 juta yaitu 2 persen, dan terakhir sumbangan dari perusahaan 6 persen," tutupnya.

 

AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
DPR nilai misi perdamaian sebagai modal Indonesia
Gerindra apresiasi pengakuan La Nyalla Mahmud yang sebar isu Jokowi PKI
IHSG menguat, namun saham dua perusahaan ini ajlok
DPR belum putuskan bentuk Pansus bahas e-KTP
DPR: saatnya fokus pada daerah kepulauan
Tips beli produk Puma original dengan harga murah
Fetching news ...