Rizal Ramli tuding pemerintah terdahulu ogah-ogahan urus BPJS

REPORTED BY: Insan Praditya

Rizal Ramli tuding pemerintah terdahulu ogah-ogahan urus BPJS Mantan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekuin), Rizal Ramli

Mantan Menteri Ekonomi Industri (Ekuin), Rizal Ramli mengatakan pemerintahan terdahulu sebelum Jokowi-JK terkesan 'ogah-ogahan' dalam melaksanakan program. Terkait nama, Rizal Ramli enggan menyebut siapa yang ia maksud.

Hal tersebut dilihatnya dari pengunduran Undang-Undang BPJS yang diajukan tahun 2009 tetapi baru dilaksanakan pada tahun 2014 silam.

"Seperti dikatakan tadi pemerintah yang dulu memang ogah-ogahan untuk melaksanakan BPJS, harus nya undang undang nya tahun 2009 sudah harus dilaksanakan, tetapi diundur terus," ujarnya di kantor Rizal Ramli, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

"Undang undangnya lolos tahun 2011 tetapi pelaksanaan nya baru tahun 2014," lanjutnya.

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut baru bisa disahkan setelah melalui proses konsolidasi yang sangat alot dengan pemerintah era SBY yang hanya memberikan modal awal sebesar Rp5 triliun.

"Itupun baru berhasil jadi undang-undang setelah mobilisasi  dan tekanan dari serikat kerja, kalangan intelektual dan anggota DPR yang progresif," jelasnya.

"Itu pun digerogoti, satu modal awal masa dikasih 5 triliun?," Tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan hal yang menyebabkan program BPJS gagal adalah sistem iurannya yang rendah. Rizal menjelaskan, sistem iuran tersebut adalah satu persen sumbangan dari pekerja dan 4 persen sumbangan dari perusahaan swasta. Dengan pembagian seperti itu, mengakibatkan programnya mandek secara finansial.

"Sistem iurannya dibikin sangat rendah sekali, pekerja nya satu persen, perusahaan dan kontribusi nya 4 persen," katanya.

"Iurannya rendah, modal awalnya kecil, yang akhirnya gagal secara finansial," lanjutnya.

Kendati demikian, dia berharap kepada pemerintah era Jokowi untuk menyuntikkan dana sebesar Rp20 triliun sebagai penyertaan modal lewat APBN.

"Ini yang harus kita benahi, yaitu satu kita minta pemerintah untuk menyuntikan modal sebesar 20 triliun sebagai revolving fund," katanya.

Selain itu, Iuran BPJS juga harus dinaikan sebesar satu persen bagi pekerja yang memiliki penghasilan UMR dan dua persen bagi pekerja yang memiliki penghasilan diatasi RP 5 Juta perbulan. Tidak hanya itu, sumbangan dari perusahaan swasta pun juga dinaikan sebesar 6 persen.

"Yang kedua adalah, iurannya BPJS pekerja dinaikan,jadi 2 persen, tetapi dibawah UMR nol, yang disekitar UMR satu persen, yang lebih dari 5 juta yaitu 2 persen, dan terakhir sumbangan dari perusahaan 6 persen," tutupnya.

 

Fahri Hamzah curiga tarif MRT akan mahal
Jerman nilai Rusia dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Suriah
Fahri: Curhatan Jokowi persempit dukungan masyarakat
Mahathir Mohamad: Israel seperti perampok
IHSG akan terkoreksi wajar hari ini
Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Fetching news ...